PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH DALAM SENGKETA HAK ATAS UANG KONSINYASI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DISERTAI DENGAN ANCAMAN

TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH PADA SERTIFIKAT HAK MILIK YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN PENGUKURAN TANAH

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN TANPA IZIN

KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM PENGELOLAAN CABANG OLAHRAGA UNGGULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA MARKETPLACE ATAS KEGAGALAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PRINSIP ITIKAD BAIK

BATAS KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

ANALISIS YURIDIS CYBER CRIME YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IMPORTIR TERHADAP TINDAKAN RED LINE (JALUR MERAH) OLEH DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL SECARA ANGSURAN

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN UNSUR "DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU" TERHADAP TERDAKWA YANG MEMILIKI GANGGUAN DEPRESIF DITINJAU DOKTRIN "PERTANGGUNGJAWABAN YANG BERKURANG"

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN INVESTASI BERJANGKA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

PENERAPAN QANUN JINAYAT TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL OLEH SUAMI

BATAS TANGGUNG JAWAB PERDATA KREDITUR TERHADAP TINDAKAN PENAGIHAN UTANG YANG MEMASUKI RANAH PRIBADI DEBITUR BERDASARKAN PASAL 1365 KUHPERDATA

PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PEKERJA RUMAH TANGGA DAN PEMBERI KERJA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

ANALISIS YURIDIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA

KEDUDUKAN HUKUM PURCHASE ORDER DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN JUAL BELI PADA SENGKETA WANPRESTASI

PERTANGGUNGJAWABAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN ATAS SAKIT SKIZOFRENIA PARANOID

BATAS KONSTITUSIONAL KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN STATUS BENCANA NASIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 261/PUU-XXIII/2025

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA ALAT BERAT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PRE-ORDER TAS MERK TERKENAL SECARA ONLINE YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA OLEH PERUSAHAAN ASURANSI

PERAN LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM PELANTIKAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PENERAPAN MEKANISME GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELUNASAN JUAL BELI TANAH

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI TERHADAP RESIKO PERTANGGUNG JAWABAN ATAS KEPAILITAN PERSEROAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK MENJALANKAN KEKUASAAN SEBAGAI AYAH TERHADAP PELAKU PERKOSAAN ANAK KANDUNG

KEWENANGAN DIREKTORAT JENDRAL BEA CUKAI DALAM PENGAWASAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA

KEABSAHAN PEMBEBANAN BUNGA DAN DENDA PASCA BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN INVESTASI PT. ASABRI (PERSERO) DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM BISNIS

PEMBUKTIAN SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) SEBAGAI DASAR KESEPAKATAN PELUNASAN UTANG DALAM PERKARA WANPRESTASI

PELINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS DATA PRIBADI DALAM ERA TRANSFORMASI DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERDAMAIAN DALAM MENENTUKAN WANPRESTASI PADA SENGKETA TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF

PEMBUKTIAN INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI DIGITAL EVIDENCE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI TRANMISI INFORMASI ELEKTRONIK

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM HUBUNGAN UTANG PIUTANG

IMPLEMENTASI ASAS IKTIKAD BAIK DAN KEPATUTAN PADA PELAKSANAAN KONTRAK PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN (PJLP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI PADA HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

KEABSAHAN PENYERAHAN SERTIPIKAT HAK MILIK PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN UTANG PERORANGAN

PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT KELALAIAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN DALAM PERISTIWA KEBAKARAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

ANALISIS YURIDIS BATAS PARAMETER "TURUT IKUT SERTA" DAN "PEMBANTUAN" DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PERSEROAN TERBATAS ATAS KOMITMEN PEMBELIAN SAHAM PENDIRI PASCA PERGANTIAN KEPENGURUSAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN BERUSAHA PADA LAHAN MILIK PRIBADI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM SENGKETA PEMBERHENTIAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 44 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

AKIBAT HUKUM DAN PENYELESAIAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS KARENA KETERLAMBATAN PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

KONSTRUKSI YURIDIS EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PROSTITUSI DARING

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN BUY NOW PAY LATER (BNPL) BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG BELI SEKARANG BAYAR NANTI

AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBAN IMPOR DAN PENGIRIMAN BARANG DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN MATERIAL PROYEK

REHABILITASI SEBAGAI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERLINDUNGAN HAK DAN KEPENTINGAN SEKUTU PADA CV. HAKADA INDONESIA

PEMBATASAN KEWENANGAN MENTERI INVESTASI DALAM PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN PRINSIP LEGALITAS DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

ANALISIS KEABSAHAN PEMBATALAN POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DALAM PENGUJIAN KETENTUAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KARENA USIA

PEMIDANAAN KUMULATIF DALAM KASUS PERSETUBUHAN ANAK OLEH PENDIDIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026

KEWAJIBAN PERINGATAN KESEHATAN BERGAMBAR ATAU PICTORIAL HEALTH WARNING PADA ROKOK ELEKTRIK : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PASCA PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU DAN ROKOK ELEKTRONIK

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF BATAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PROSES LEGISLASI DPR

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERKAIT UNSUR EKSPLOITASI SEKSUAL

PENERAPAN KETENTUAN UANG KOMPENSASI BAGI PEKERJA PKWT BERDASARKAN PASAL 61A UU OMNIBUSLAW JUNCTO PP NOMOR 35 TAHUN 2021

TINJAUAN KEWENANGAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM

ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA DENDA DAN KURUNGAN PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENAHANAN IJAZAH KARYAWAN OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI JAMINAN KERJA

KEPASTIAN HUKUM PERTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DITINJAU DARI PRINSIP NEGARA HUKUM

ANALISIS YURIDIS PASAL 6 HURUF C JO. PASAL 15 HURUF D DALAM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2022 TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

KEPASTIAN HUKUM BATASAN MANIPULASI FOTO PESERTA PEMILU MENGGUNAKAN KECERDASAN ARTIFISIAL BEDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KOSNTITUSI NOMOR 166/PUU-XXI/2023

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENYEDIAAN DAN PENJUALAN TIKET KONSER

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEHORMATAN DIRI KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KARENA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENGUATAN UMKM SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DESA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM SENGKETA PERBANKAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

BAGAIMANAKAH PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PELAYANAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBANTU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS SEBAGAI ANGGOTA KEPOLISIAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA ATAS KESEHATAN DALAM SISTEM NEGARA KESEJAHTERAAN

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN IJAZAH ASLI PEKERJA OLEH PERUSAHAAN

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN ROKOK ILLEGAL DENGAN PITA CUKAI PALSU

ANALISIS YURIDIS DAMPAK PEMISAHAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TERHADAP MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

BATAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMERIKSA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SETELAH PELANTIKAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK PERSEORANGAN ATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH NEGARA

KEBIJAKAN IMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI SIRKULAR DI PASAR CIMOL GEDEBAGE BANDUNG

KEWAJIBAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) OLEH KREDITUR DALAM MENILAI KEPEMILIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

KONSISTENSI KRITERIA MEREK TERKENAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DAN KASASI : SENGKETA MEREK 'LEGEND' ANTARA WAHL CLIPPER CORPORATION DAN SANDI HAKIM

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN DANA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT DUGAAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT MENDESAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEVELOPER MELALUI KLAUSULA ARBITRASE TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PPJB APARTEMEN

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SERTA PEMIDANAAN

KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT TANPA KEHADIRAN PARA PIHAK

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENDEKATAN DALAM PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ANAK

KEDUDUKAN HUKUM TUNTUTAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN YANG TELAH BERLANGSUNG LEBIH DARI DUA PULUH TAHUN

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PENGOSONGAN RUMAH DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN

PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DENGAN RENCANA DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA OBJEK JAMINAN FIDUSIA

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PAJAK ATAS SELISIH HARGA JUAL ECERAN (HJE) DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEWENANGAN FISKUS

KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGAWASAN IMPOR KENDARAAN BERMOTOR TANPA DOKUMEN DITINJAU DARI AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) TERHADAP KEWAJIBAN PENYERAHAN SERTIFIKAT SETELAH PELUNASAN KREDIT

KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 180/PUU-XXIII/2025

REKONSTRUKSI SUPREMASI KONSTITUSI BERBASIS ETIKA KENEGARAAN DALAM PEMBENTUKAN DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA