WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PENYEWA DALAM PERJANJIAN LEASING MOBIL TANKI

ANALISIS YURIDIS GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PEMBUAT APLIKASI PENAGIHAN ONLINE

TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENYEBARKAN, ATAU MENSTRANSMISIKAN KONTEN VIDEO PORNOGRAFI DI MEDIA APLIKASI DARI UU ITE

IMPLEMENTASI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP BAGI PELAKU KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ANAK

PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI

SENGKETA KONSTRUKSI ANTARA PENYEDIA JASA TERHADAP PENGGUNA JASA DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DIREKTUR UTAMA PERSEROAN TERBATAS DENGAN SECARA MELAWAN HUKUM

STUDI KASUS PENGAJUAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH PT. PETRO OIL TOOLS TERHADAP PT. ASIA PETROCOM SERVICES BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA LIGARMUKTI KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

ANALISIS PENYELESAIAN PERJANJIAN AKIBAT FORCE MAJERU COVID 19 ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PEMALSUAN SURAT KETERANGAN PCR COVID 19 MENURUT PASAL 263 AYAT (1) KUHP

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN POLIS ASURANSI PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG

ANALISIS YURIDIS PENGGUSURAN BANGUNAN ILEGAL DI PERUMAHAN DUTA INDAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 10 TAHUN 2011

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK KASUS ARISAN ONLINE

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGELOLA SITUS PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

WANPRESTASI OLEH NAMASTUDIOS DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE

PERTANGGUNGJAWABAN PT. TRAVEL UMRAH DAN HAJI KHUSUS YANG MELAKUKAN WANPRESTASI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MALPRAKTEK KEPERAWATAN

EKSISTENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON DALAM MENJAGA KETERTIBAN UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2021

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA YOUTUBE

IMPLEMENTASI PELAYANAN PEMBANGUNAN KLINIK BIDAN MELALUI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PROYEK PEMELIHARAAN JALAN BATEBALLA-JATIA CS DI KABUPATEN BANTAENG, SULAWESI SELATAN DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

EFEKTIFITAS PENGATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA SEKSUAL

IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DIKAITKAN DENGAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ASPEK HUKUM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2019

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. GARUDA INDONESIA PENGANGKUT UDARA TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SIMPANAN NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT YANG HAKNYA MASIH ATAS KEPEMILIKAN ORANG LAIN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PN NOMOR 216/PDT.G/2018/JKT.PST TENTANG TANAH SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DI JAKARTA

PEMBATASAN PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR PERBANKAN INDONESIA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN POJK NOMOR 56/POJK.03/2016

KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMBELI HAK ATAS TANAH YANG BELUM MELAKUKAN BALIK NAMA

KEABSAHAN SITA JAMINAN DALAM KASUS WANPRESTASI SIMPAN PINJAM

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI PROSTITUSI ONLINE

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

PENGAKHIRAN SEPIHAK SEWA MENYEWA OLEH PT. KERETA API INDONESIA

PEMBUBARAN REKSA DANA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN JAKARTA PT. MINNA PADI ASET MANAJEMEN

PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT SUBYEK PADA FOTO YANG TIDAK SESUAI DENGAN GAMBAR ASLI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SEORANG DOKTER UMUM YANG MELAKUKAN PERCOBAAN TINDAK PIDANA ABORSI

PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA DENGAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH INDONESIA

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021

WANPRESTASI AKIBAT GAGAL BAYAR PEMESANAN MAJALAH NASIONAL YANG DILAKUKAN PT. TRINAYA TIRTA KEPADA PT. TEMPRINT DI JAKARTA SELATAN

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA DAGANG PADA PT. DAECO AGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

ESENSIALISME PEMBELAAN DIRI OLEH PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

IMPLEMENTASI HUKUMAN MATI PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL 12 SANTRIWATI DI KOTA BANDUNG

PERLINDUNGAN HAK CIPTA SKETSA TUGU "SELAMAT DATANG" YANG DIGUNAKAN SEBAGAI LOGO PT. GRAND INDONESIA

LARANGAN WNI EKS ISIS KEMBALI KE INDONESIA

PENANGANAN PENGUNGSI DARI NEGARA AFGHANISTAN DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN BERDASARKAN PERPRES NOMOR 125 TAHUN 2016 ATAS DASAR PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 27 AYAT (2) UU NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI

SUDHI WADANI DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BALI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKTA PPAT YANG DINYATAKAN CACAT HUKUM PADA PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

PEMBUKTIAN KESALAHAN PELAKU DALAM TINDAK PIDANA TERORISME

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PADA PT. SAYAP MAS UTAMA DALAM KETIDAK IKUTSERTAAN BPJS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENOLAKAN PROSEDUR PEMAKAMAN JENASAH COVID-19

IMPLEMENTASI PERJANJIAN NON-PROLIFERASI SENJATA NUKLIR TERHADAP PERBANDINGAN NEGARA DILUAR KEANGGOTAAN DAN DIDALAM KEANGGOTAAN

PEMBATALAN MEREK TERKENAL MILIK PERUSAHAAN HUGO BOSS TERHADAP HUGO SELECT LINE

PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

GANTI RUGI (RESTITUSI) BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 KETENAGAKERJAAN

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

KELALAIAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUARABAH OLEH NASABAH BERDASARKAN KONTEKS HUKUM SYARIAH DARI PUTUSAN NOMOR

TINJAUAN YURIDIS EKSPLOITASI SEKSUAL DAN EKONOMI TERHADAP ANAK

ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI SECARA BERLANJUT

AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH OLEH KREDITUR

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN PT. MEGAKARYA ASTRA PRIMA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI APARTEMEN TIPE TWO BEDROOM G.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENERBITKAN AKTA JUAL BELI

TINJAUAN YURIDIS PENGARUH DISPARITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK

WANPRESTASI DALAM KERJASAMA PEMBANGUNAN PERUMAHAN CLUSTER

GANTI RUGI PT. MATAHARI KORIN TOUR AND TRAVEL TERHADAP WANPRESTASI SEWA-MENYEWA RUMAH

PELANGGARAN PROSEDUR PEMUTUSAN KONTRAK TERHADAP ATLET LIGA PRO TAHUN 2018/2019 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK EKONOMI DALAM PENGGUNAAN HAK SIAR SECARA KOMERSIAL

PEMBUKTIAN WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG-PIUTANG SECARA LISAN

PENERAPAN PIDANA BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

PERANAN LEMBAGA ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI DENGAN CARA SEWA PEMBIAYAAN (FINANCE LEASE) ANTARA PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk DENGAN PT. LESTARI KHATULISTIWA

ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA OLEH MAJELIS HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

TANGGUNG JAWAB BANK ATAS REKENING NASABAH BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN (ANIMAL ABUSE)

ANALISIS HUKUM PERAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS TERHADAP BADAN USAHA

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN JASA DEBT COLLECTOR DALAM PENARIKAN OBJEK SENGKETA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP HASIL REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU

PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DIBARENGI DENGAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS OBJEK JAMINAN

WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM PINJAMAN MODAL USAHA

ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017

FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DESA DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA

PENGGUNAAN MEREK KOPI SIDIKALANG OLEH PERUSAHAAN DI LUAR WILAYAH SIDIKALANG OLEH PERUSAHAAN LAIN DI LUAR UMKM SIDIKALANG

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KELALAIAN DALAM BERKENDARA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KASUS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI SAHAM PT. GLOBAL LOKET SEJAHTERA OLEH PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (MERGER)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SECARA BERLANJUT DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

PELAKSANAAN LELANG JAMINAN SIMPAN PINJAM TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA DEBITUR

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PIHAK LEASING TERHADAP DEBITUR AKIBAT PANDEMI COVID-19

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA INDISIPLINER TANPA PEMBERIAN SURAT PERINGATAN

PENAHANAN IJAZAH KARYAWAN OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI BENTUK JAMINAN KERJA

TANGGUNG JAWAB KONSUMEN YANG MENOLAK MEMBAYAR MELALUI SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI DITINJAU BERDASARKAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

ANALISIS YURIDIS TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

TINJAUAN YURIDIS IMPLIKASI KEWENANGAN UNHCR DALAM MENETAPKAN STATUS PENGUNGSI KEPADA IMIGRAN ILEGAL TERHADAP KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN PEMERINTAH REPUBLIK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA JAMINAN PURCHASE ORDER

PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT DALAM PENERAPAN PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA

PRAKTEK MONOPOLI PT. CAREFOUR INDONESIA SETELAH MENGAKUISISI SAHAM PT. ALFA RETAILINDO

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM JUAL BELI SAHAM PERSEROAN TERBATAS

PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA KEGIATAN HARI BELANJA ONLINE NASIONAL GRAMEDIA.COM TAHUN 2017

ANALISA HUKUM PADA LAYANAN PEMINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH) ATAS RISIKO GAGAL BAYAR DEBITUR

ANALISIS YURUDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KPK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

WANPRESTASI DALAM PENGADAAN PETI KAYU SECARA LISAN PADA PT. MEX BARLIAN DIRGANTARA

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH UNTUK MENINGKATKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BEKASI

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN NOMINEE

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL "DIESEL" ATAS TINDAKAN PASSING OFF MEREK TIRUAN "JECODIESEL"

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM HAL TERJADI PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN KREDITOR

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM MEKANISME WHOLESALER PENJUALAN TIKET PENERBANGAN IBADAH UMRAH PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK TERHADAP MITRA

JUAL BELI TANAH OLEH AHLI WARIS TERHADAP TANAH MILIK PEWARIS

PENERAPAN ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN JUAL-BELI MERCHANDISE K-POP DI INDONESIA SECARA ONLINE

KEDUDUKAN HUKUM BAGI PARA PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK GANDA

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK IMUNITAS KEPADA ANGGOTA DPR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

TENAGA KERJA DAN PEMBERIAN HAK ATAS UPAH LEMBUR DI PT. HOLCIM INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

ANALISIS YURUDIS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL.

KEDUDUKAN PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ITIKAD BAIK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DI KAMPUNG KEBON SAYUR KOTA BEKASI

PENYELESAIAN GUGATAN GANTI RUGI PT. BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PELELANGAN UMUM PENGADAAN PAKET PRESERVASI REHABILITASI

KEWENANGAN HAKIM PHI DALAM MEMERIKSA GUGATAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG MENGANDUNG TUNTUTAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

PIDANA MATI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

PENGGANTIAN SUSUNAN DIREKSI BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PADA PT. KURNIA ALAM SEJATI

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DENGAN PDAM DI KOTA BEKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERTANGGUNGJAWABAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I

PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEBITUR DALAM MENGALIHKAN KENDARAAN RODA EMPAT YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

PERSAINGAN USAHA DUGAAN PRAKTEK DISKRIMINASI PENYEDIAAN LAYANAN AKSES TERHADAP NETFLIX

TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

ANALISIS TENTANG SENGKETA PAJAK ANTARA PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PRAKTEK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH PT. AERO CITRA KARGO TERKAIT JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN BENIH BENING LOBSTER

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH.

PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN PADA PERKARA PENIPUAN.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PIAGAM ASEAN.

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM.

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

PERANAN AUTOPSI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.

ANALISIS YURIDIS PENGGUNA MATA UANG ASING SEBAGAI BENTUK GANTI KERUGIAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG.

ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN HAK ATAS TANAH.

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGUNGSI WARGA NEGARA ASING MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI.

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA STUDI DI PEMERINTAHAN DKI JAKARTA

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA.

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PERJANJIAN LISAN SEBAGAI BUKTI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN MENINGGAL DUNIA DENGAN PELAKUNYA ANAK.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN MOBIL

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

KETERLAMBATAN PELAPORAN PENGGABUNGAN BADAN USAHA OLEH PT. SARANA FARMINDO UTAMA

SENGKETA MEREK PRODUK KECANTIKAN "MS GLOW' DAN "PS GLOW".

PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TURUT SERTA TINDAK PIDANA ABORSI

TINDAK PIDANA MENGADAKAN PERKAWINAN KEPADA PIHAK LAIN YANG MENJADI PENGHALANG DALAM PERSPEKTIF PASAL 279 AYAT (1) KE-2 KUHP

PENGAWASAN KPPU PADA HUBUNGAN KEMITRAAN UMKM DIMASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PENGESAHAN ANAK DILUAR PERKAWINAN

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA AHLI DARI LUAR NEGERI

ANALISIS YURIDIS MASA JABATAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENGAWASAN KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA DAN CEREBRAL PALSY

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT WANPRESTASI AKIBAT KELALAIAN PEMBAYARAN HUTANG OLEH NASABAH

ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT JABATAN NOTARIS OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KEDUDUKAN DAN PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP AKUISISI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJA PADA LAPAS BUKIT TINGGI

KENDALA PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

KEGIATAN PELAKU USAHA JASA TITIP ONLINE MENURUT HUKUM KEPABEANAN

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN KONTEN BERBENTUK KESUSILAAN SECARA MELAWAN HAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UTANG PIUTANG YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR

HAK KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI JAMINAN HUTANG YANG MENGAKIBATKAN WANPRESTASI

PEMBINAAN DALAM UPAYA DERADIKALISASI TERHADAP NARAPIDANA TERORISME

EKSISTENSI HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

TINJAUAN ASPEK PIDANA MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER

PERUBAHAN STATUS PEKERJA DARI PKWT (PEKERJA KONTRAK) MENJADI PKWTT (PEKERJA TETAP)

PELAKSANAAN MEDIASI ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDRUSTRIAL

GANTI RUGI TERHADAP IMPORTIR AKIBAT KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG DALAM PROSES TRANSIT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN KARTEL MINYAK GORENG BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI

TINJAUAN YURIDIS PERAN INTELEJEN NEGARA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERORISME

KEWENANGAN DIREKSI MEWAKILI PERSEROAN TERBATAS DALAM MENYELENGGARAKAN RUPS

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PEMBATALAN ARBITRASE PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGALIHAN HAK SEA WORD

KEPASTIAN HUKUM ATAS AKTA KELAHIRAN DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PELAKSANAAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKAN PARATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

PENERAPAN PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008 DALAM KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL

PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

PERJANJIAN KREDIT LOGAM MULIA ANTARA NASABAH DENGAN PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG JATIWARINGIN KOTA BEKASI

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

PERJANJIAN KERJA DENGAN KLAUSUL NON KOMPETISI

PERAN LURAH DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KELURAHAN JATISARI KECAMATAN JATIASIH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN

LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH YANG DIPEREBUTKAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM DENGAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

KEKUATAN PEMBUKTIAN KWITANSI PEMBELIAN SEBAGAI ALAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH

PERALIHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM CUKUP UMUR (HADHONAH)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI DALAM TINDAK PIDANA MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA PIDANA KELALAIAN (CULPA) MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT

PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS

PERTANGGUNGJAWABAN PESERTA ARISAN ONLINE YANG WANPRESTASI

PENJUALAN HARTA WARIS ATAS TANAH HAK MILIK TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS YANG LAINYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERRDATA

ANALISIS YURIDIS MALADMINISTRASI YANG DILAKUKAN PEJABAT TATA USAHA PEMERINTAHAN YANG MERUGIKAN BADAN HUKUM USAHA

KEDUDUKAN HUKUM PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG BERITIKAD BAIK

TINDAK PIDANA PENGHIMPUNAN DANA MEMBER INVESTASI DALAM BENTUK MONEY GAME

ANALISA TENTANG PUTUSAN KONTRAK KERJA ATLET DALAM KLUB PERSEGRES GRESIK UNITED

PENYELESAIAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT AKIBAT PPKM DITENGAN PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Penyelesaian Kredit Macet Melalui Pengambilalihan Aset Debitur (AYDA) Pada PT Bank Mega Tbk Jakarta

TUNJAUAN HUKUM PENYELESAIAN HOMOLOGASI ANTARA PT. FORZALAND INDONESIA TBK. SEBAGAI PIHAK KREDITUR DENGAN DEBITUR YANG MEMBELI UNIT APARTEMEN ONEAZURE

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN WARALABA ANTARA PT. AMAT BANYAK MENGHIAS ANGKASA KULINER DENGAN MITRA TUKANG ROTI.COM

AKIBAT HUKUM JUAL BELI RUMAH SECARA OVER KREDIT DIBAWAH TANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATAS TERBITNYA SERTIPIKAT GANDA

PERLINDUNGAN NASABAH BANK UNTUK MENCEGAH TIMBULNYA RESIKO

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

PRINSIP TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA TRAVEL DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRAKSAKSI ELEKTRONIK

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. CITRA PUTRA MANDIRI DENGAN PT. HUTAMA KARYA

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ULAYAT DI KECAMATAN CIPAYUNG MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LEUNGKAP (PTSL)

KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAAM PT. CITRA ASRI PROPERTY OLEH PT. PLAZA INDONESIA REALITY, TBK. BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA NON MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM YAITU PUTUSAN NOMOR 56/PID.B/2020/PN.SRL

PEMBUNUHAN DOMESTIK YANG DILAKUKAN ISTRI SECARA BERSAMA-SAMA

ANALSIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DENGAN PENYERTAAN TERHADAP TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGURANGAN SUKU BUNGA OLEH PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI

PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (INTERNET GAMBLING) SEBAGAI MATA PENCAHARIAN

PEMIDANAAN PELAKU TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN KONTEN YANG MEMILIKI MUATAN KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK YANG TERLIBAT DALAM PEREDARAN NARKOTIKA

KEKUATAN HUKUM JUAL BELI HAK ATAS TANAH SECARA BAWAH TANGAN

PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI

ANALISIS YURIDIS PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERBUR ,BUPATI DAN WALIKOTA

KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (RIGHT TO SELF-DETERMINATION)

HAMBATAN PERALIHAN ATAS TANAH KEPADA PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DIBLOKIR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEWENANGAN GUBERNUR DKI JAKARTA DALAM MENJATUHKAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN BERAT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BEKASI PERIODE 2014-2019

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) TERHADAP PROFESI DOKTER DI INDONESIA

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN CUKAI PADA PRODUK ROKOK DI INDONESIA

FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN PADA PT. BNI (PERSERO) TBK. CABANG JATINEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN

PENERAPAN ASAS SEDERHANA DALAM SMALL CLAIM COURT (GUGATAN SEDERHANA) MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019

ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

BATALNYA AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ANTARA TRI UTAMI DAN FATHONI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP HAK POLITIK PENCALONAN KEPALA DAERAH DI ACEH

PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PESAWAT PENUMPANG DAN BARANG

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILU DITEMPAT IBADAH

PENERAPAN PASAL 170 KUHP TENTANG KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORMAS PEMUDA PANCASILA DENGAN PERSAUDARAAN SETIA TERATAI SEHATI

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP PENYIDIK KPK NOVEL BASWEDAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 354 KUHP

PENAHANAN IJAZAH PEKERJA OLEH PERUSAHAAN DALAM PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

ANALISIS YURIDIS TENTANG MEMILIKI DAN MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI TANPA IZIN

PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK KARENA TERJADI DISHARMONI ANTARA ANAK ANGKAT DAN ORANG TUA ANGKAT

ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN

WANPRESTASI PELEPASAN HAK ATAS TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

TINJAUAN YURIDIS PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM MEMBERIKAN PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN DEWASA YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT

TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KEAMANAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH MENENTUKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK BAGI MASYARAKAT DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN

ANALISIS TINDAKAN PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER ATAS DUGAAN "KELALAIAN" DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS

PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN OLEH ANAK SECARA BERKELOMPOK

PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN AKIBAT WANPRESTASI OLEH DEBITUR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN BERKAITAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN AYAH TIRI

TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PENGARUH REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU YANG MERUPAKAN ZAK ADIKTIF BERBAHAYA MENURUT PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2015

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI SENJATA API DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1951

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT

PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DIBERIKAN IZIN OLEH CATATAN SIPIL BERDASARKAN PENETAPAN PN UNGARAN

EKSEKUSI PUTUSAN WANPRESTASI TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH

PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MELARIKAN ANAK DIBAWAH UMUR

PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA TERHADAP TANAH WAKAF

KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ANAK

KAWASAN TANPA ROKOK DALAM MELINDUNGI HAK KESEHATAN MASYARAKAT KOTA BEKASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 15 TAHUN 2019

ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 1 TAHUN 2018

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SECARA BERLANJUT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA SIARAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA AKIBAT PENAYANGAN TANPA IZIN

PERBUATAN MELAWAN HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN ATAS PENOLAKAN MENERBANGKAN PENUMPANG

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGENDARA YANG LALAI MENYEBABKAN KEMATIAN

TINJAUAN PENETAPAN PUTUSAN PERMOHONAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA

PENERAPAN ASAS GEEN STRAFT ZONDER SCHULD TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PIDANA NARKOTIKA

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA OLEH PELAKU ANAK

ANALISIS PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL